Profil Provinsi Sulawesi Tengah

Pantai Talise

Profil Provinsi Sulawesi Tengah berikut dikutip dari berbagai sumber. Bila terdapat kekeliruan baik dari kata perkata maupun isi postingan mohon diberi komentar untuk diperbaiki. Begitu juga bila ada yang perlu ditambahkan, admin akan segera melakukan revisi.


Nama Resmi              : Provinsi Sulawesi Tengah

Ibukota                    :  Palu

Website                   :  http://sulteng.go.id

Luas Wilayah/Area     :  61.841,29 Km2  

Batas Wilayah


- Sebelah Utara : Laut Sulawesi dan Provinsi Gorontalo;

- Sebelah Timur : Propinsi Maluku dan Maluku Utara;

- Sebelah Selatan : Propinsi Sulawesi Selatan dan Propinsi Sulawesi Tenggara;

- Sebelah Barat : Selat Makassar dan Propinsi Sulawesi Barat


Banyaknya Kabupaten/Kota    : 8 Kabupaten, 12 Kota

Banyaknya Kecamatan : 174 Kecamatan

Lambang Daerah

 

Objek Wisata

Pantai Talise, Sou Raja, Pantai Tanjung Karang, Pulau Pasoso, Pusentasi Pusat Laut, Taman Nasional Lore Lindu, Danau Poso, Air Terjun Saluopa, Pulau Lutungan

Kuliner

Uta Kelo, Palumara, Uvempoi

Alat Musik Tradisional

Ganda

Sejarah

Sebelum terbentuknya daerah otonom Sulawesi Tengah, kekuasaan pemerintahan masih dipegang oleh raja-raja yang tersebar di seluruh Sulawesi Tengah. Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah pada masa itu merupakan sebuah Pemerintahan Kerajaan, terdiri dari Tujuh Kerajaan di wilayah Timur dan Delapan Kerajaan di wilayah Barat, dan raja-raja ini mempunyai daerah dan kekuasaan sendiri-sendiri. Namun dengan adanya perkembangan sistem pemerintahan kerajaan dan hubungan sosial ekonomi (perdagangan), maka kerajaan-kerajaan ini perlahan-lahan mendapat pengaruh dari luar, antara lain dari kerajaan Bone, Gowa, Luwu, Mandar dan Ternate. Bahkan pada akhir abad XIX kerajaan di Wilayah Sulawesi Tengah sudah ada yang menjalin hubungan dengan luar negeri seperti Portugis, Spanyol dan VOC (Belanda).

Semenjak tahun 1905, wilayah Sulawesi Tengah seluruhnya jatuh ke tangan Pemerintahan Hindia Belanda, dari Tujuh Kerajaan Di wilayah Timur dan Delapan Kerajaan Di wilayah Barat, kemudian oleh Pemerintah Hindia Belanda dijadikan Landschap-landschap atau Pusat-pusat Pemerintahan Hindia Belanda yang meliputi, antara lain:

1. Poso Lage di Poso
2. Lore di Wianga
3. Tojo di Ampana
4. Pulau Una-una di Una-una
5. Bungku di Bungku
6. Mori di Kolonodale
7. Banggai di Luwuk
8. Parigi di Parigi
9. Moutong di Tinombo
10. Tawaeli di Tawaeli
11. Banawa di Donggala
12. Palu di Palu
13. Sigi/Dolo di Biromaru
14. Kulawi di Kulawi
15. Tolitoli di Tolitoli

Pada mulanya hubungan tersebut masih bersifat lunak dalam bentuk hubungan persahabatan dagang, tetapi lama kelamaan hubungan tersebut makin mengikat dengan berbagai perjanjian. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh Belanda untuk menaklukkan sebagian raja-raja di Sulawesi Tengah. Bahkan raja yang tidak mau tunduk dibawah kekuasaannya dipaksa melalui peperangan. Pada zaman pemerintahan Belanda awal abad XX pulau Sulawesi dibagi atas dua provinsi yaitu Sulawesi Selatan dengan ibukota Makassar dan Sulawesi Utara dengan ibukota Manado. Setiap provinsi dibagi menjadi afdeling dan setiap afdeling dibagi menjadi onder afdeling serta setiap onder afdeling terdiri dari beberapa kerajaan.

Dengan datangnya pemerintahan Jepang tahun 1942 di Sulawesi Tengah praktis berlaku administrasi pemerintahan militer yang tidak jauh beda dengan Belanda. Dari organisasi dan para raja inilah timbul ide untuk membentuk daerah otonom Sulawesi Tengah. Pada tahun 1949 lima belas orang raja yang memerintah di 15 kerajaan di Sulawesi Tengah mengadakan pertemuan di Tentena untuk membicarakan perlunya dibentuk daerah otonom Sulawesi Tengah yang wilayahnya terdiri dari 15 kerajaan tersebut. Sebagai koordinator/ketua dari 15 dewan raja tersebut dipilih R. M. Pusadan yang juga sebagai Kepala Daerah Otonom dengan ibu kota Poso. Pemerintahan dewan raja ini hanya berlangsung hingga tahun 1950. Melalui PP No. 33 tahun 1952 Sulawesi Tengah yang tadinya hanya satu kabupaten dengan ibukota Poso, dibagi lagi menjadi dua daerah administratif setingkat kabupaten yaitu kabupaten Poso dengan ibukota Poso dibawah pimpinan Kepala Daerah Abdul Latif Daeng Masikki dan Kabupaten Donggala dengan ibukota Palu di bawah pimpinan Kepala Daerah Intje Naim Daeng Mamangun. Keadaan kedua Wilayah ini berlangsung hingga tahun 1956.

Pada bulan Juli 1957 Permesta memproklamirkan berdirinya Provinsi Sulawesi Utara (melepaskan diri dari Gubernur Sulawesi di Makassar) yang mencakup wilayah Sulawesi Tengah dengan Gubernur H. D. Manoppo. Namun para tokoh masyarakat Sulawesi Tengah dari berbagai aliran dan golongan serta para pemuda tidak setuju dengan tindakan indisiplier Permesta tersebut. Para tokoh yang tergabung dalam GPPST (Gerakan Penuntut Provinsi Sulawesi Tengah) bertekad untuk mempertahankan daerah Sulawesi Tengah serta memperjuangkan Provinsi Sulawesi Tengah yang otonom. Pada tahun 1959 berdasarkan UU No. 29 tahun 1959, Keresidenan Koordinator Sulawesi Tengah yang tadinya hanya membawahi dua kabupaten, dirubah menjadi empat kabupaten, yaitu:

1. Kabupaten Donggala dengan ibukota Palu
2. Kabupaten Tolitoli dengan ibukota Tolitoli
3. Kabupaten Poso dengan ibukota Poso
4. Kabupaten Banggai dengan ibukota Luwuk.

Sedangkan bekas Kewedanaan Buol yang tadinya masuk wilayah Kabupaten Gorontalo digabungkan ke dalam wilayah daerah Kabupaten Buol Tolitoli tahun 1960. Status Propinsi Administratif Sulawesi berakhir pada tahun 1960 yang ditetapkan dengan UU No. 47 tahun 1960 dan secara otonom membagi Sulawesi menjadi Provinsi Sulawesi Selatan Tenggara dengan ibukota Makassar dan Provinsi Sulawesi Utara Tengah dengan ibukota Manado. Dalam kurang lebih sepuluh tahun sejarah perjuangan pembentukan Provinsi Sulawesi Tengah, oleh Pemerintah Pusat dikenal delapan macam konsepsi. Dari kedelapan konsepsi tersebut yang disetujui dan diterima oleh Pemerintah Pusat adalah "Konsepsi Mahasiswa Sulawesi Tengah" atau juga dikenal sebagai "Konsepsi Rusdi Roana-Rene Lamakarate". Akhirnya pada tahun 1964 melalui PERPU No. 2 tahun 1964 tentang pembentukan Provinsi Sulawesi Tengah dengan ibukota Palu, yang disahkan dengan UU No. 13 yang diundangkan pada tanggal 23 September 1964, dan berlaku surut tanggal 1 Januari 1964 (LN No. 64 tahun 1964) yang wilayahnya meliputi:

1. Kabupaten Poso = 24.122 Km2
2. Kabupaten Donggala = 23.496 Km2
3. Kabupaten Banggai = 13.163 Km2
4. Kabupaten Buol Tolitoli = 7.261 Km2

Tahun 1964 dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964 terbentuklah Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah yang meliputi empat kabupaten yaitu Kabupaten Donggala, Kabupaten Poso, Kabupaten Banggai dan Kabupaten Buol Toli-toli. Selanjutnya Pemerintah Pusat menetapkan Provinsi Sulawesi Tengah sebagai Provinsi yang otonom berdiri sendiri yang ditetapkan dengan Undang undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Pembentukan Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah.

Dengan perkembangan Sistem Pemerintahan dan tuntutan Masyarakat dalam era Reformasi yang menginginkan adanya pemekaran Wilayah menjadi Kabupaten, maka Pemerintah Pusat mengeluarkan kebijakan melalui Undang-undang Nomor 11 tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Buol, Morowali dan Banggai Kepulauan. Kemudian melalui Undang-undang Nomor 10 Tahun 2002 oleh Pemerintah Pusat terbentuk lagi Kabupaten baru di Provinsi Sulawesi Tengah yakni Kabupaten Parigi Moutong. Dengan demikian hingga saat ini berdasarkan pemekaran Wilayah Kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah, menjadi sepuluh Daerah yakni :

1. Kabupaten Donggala berkedudukan di Donggala, luas wilayah 10.471,71 Km2
2. Kabupaten Poso berkedudukan di Poso, luas wilayah 8.712,25 Km2
3. Kabupaten Banggai berkedudukan di Luwuk, luas wilayah 9.672,70 Km2
4. Kabupaten Tolitoli berkedudukan di Tolitoli, luas wilayah 4.079,77 Km2
5. Kota Palu berkedudukan di Palu, luas wilayah 395,06 Km2
6. Kabupaten Buol berkedudukan di Buol, luas wilayah 4.043,57 Km2
7. Kabupaten Morowali berkedudukan di Kolonodale luas wilayah 15.490,12 Km2
8. Kabupaten Banggai Kepulauan berkedudukan di Banggai, luas 9.672,70 Km2
9. Kabupaten Parigi Moutong berkedududkan di Parigi, luas wilayah 6.231,85km2
10. Kabupaten Tojo Una-Una berkedudukan di Ampana, luas wilayah 5.721,51 km2

Demikian pada tanggal 13 April 1964, di Palu dilangsungkan upacara serah terima Daerah Keresidenan Koordinator Sulawesi Tengah dari Gubernur J. F. Tumbelaka selaku bekas penguasa Sulawesi Utara Tengah kepada Gubernur Anwar Datuk Mojo Basa Nan Kuning selaku Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah yang pertama, sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 36 tahun 1964 tanggal 13 Pebruari 1964.


Sumber
http://sulteng.go.id
http://www.kemendagri.go.id
http://lifeblogid.com
http://chairunnisatamam1.blogspot.co.id
http://ngulik.co

Profil Provinsi Sulawesi Barat

Air Terjun Tamasapi

Profil Provinsi Sulawesi Barat berikut dikutip dari berbagai sumber. Bila terdapat kekeliruan baik dari kata perkata maupun isi postingan mohon diberi komentar untuk diperbaiki. Begitu juga bila ada yang perlu ditambahkan, admin akan segera melakukan revisi.


Nama Resmi              : Provinsi Sulawesi Barat


Ibukota                    :  Mamuju

Website                   :  http://www.sulbarprov.go.id

Luas Wilayah/Area     :  16.787,18 (Km2)

Batas Wilayah
 

~ Sebelah Utara Berbatasan dengan Sulawesi Tengah
~ Sebelah Timur Berbatasan dengan Sulawesi Selatan
~ Sebelah Selatan Berbatasan dengan Sulawesi Selatan
~ Sebelah Barat Berbatasan dengan Selat Makassar dan Kalimantan Timur.


Banyaknya Kabupaten/Kota    : 6 Kabupaten

Banyaknya Kecamatan : 69 Kecamatan

Lambang Daerah




Objek Wisata

Jati Gentungan, Pantai Dato Majene, Air Terjun Indo Rannuang, Air terjun tamasapi

Kuliner

Jepa, Ikan Terbang

Alat Musik Tradisional

Kecapi

Sejarah

Bertolak dari semangat "Allamungan Batu di Luyo" yang mengikat Mandar dalam perserikatan "Pitu Ba'bana Binanga dan Pitu Ulunna Salu" dalam sebuah muktamar yang melahirkan "Sipamandar" (saling memperkuat) untuk bekerja sama dalam membangun Mandar, dari semangat inilah maka sekitar tahun 1960 oleh tokoh masyarakat Manda yang ada di Makassar yaitu antara lain : H. A. Depu, Abd. Rahman Tamma, Kapten Amir, H. A. Malik, Baharuddin Lopa, SH. dan Abd. Rauf mencetuskan ide pendirian Provinsi Mandar bertempat di rumah Kapten Amir, dan setelah Sulawesi Tenggara memisahkan diri dari Provinsi Induk yang saat itu bernama Provinsi Sulawesi Selatan dan Tenggara (Sulselra).

Ide pembentukan Provinsi Mandar diubah menjadi rencana pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) dan ini tercetus di rumah H. A. Depu di Jl. Sawerigading No. 2 Makassar, kemudian sekitar tahun 1961 dideklarasikan di Bioskop Istana (Plaza) Jl. Sultan Hasanuddin Makassar dan perjuangan tetap dilanjutkan sampai pada masa Orde Baru perjuangan tetap berjalan namun selalu menemui jalan buntu yang akhirnya perjuangan ini seakan dipeti-es-kan sampai pada masa Reformasi barulah perjuangan ini kembali diupayakan oleh tokoh masyarakat Mandar sebagai pelanjut perjuangan generasi lalu yang diantara pencetus awal hanya H. A. Malik yang masih hidup, namun juga telah wafat dalam perjalanan perjuangan dan pada tahun 2000 yang lalu dideklarasikan di Taman Makam Pahlawan Korban 40.000 jiwa di Galung Lombok kemudian dilanjutkan dengan Kongres I Sulawesi Barat yang pelaksanaannya diadakan di Majene dengan mendapat persetujuan dan dukungan dari Bupati dan Ketua DPRD Kab. Mamuju, Kab. Majene dan Kab. Polmas.

Tuntutan memisahkan diri dari Sulsel sebagaiman diatas sudah dimulai masyarakat di wilayah Eks Afdeling Mandar sejak sebelum Indonesia merdeka. Setelah era reformasi dan disahkannya UU Nomor 22 Tahun 1999 kemudian menggelorakan kembali perjuangan masyarakat di tiga kabupaten, yakni Polewali Mamasa, Majene, dan Mamuju untuk menjadi provinsi.

Sejak tahun 2005, tiga kabupaten (Majene, Mamuju dan Polewali-Mamasa) resmi terpisah dari Propinsi Sulawesi Selatan menjadi Propinsi Sulawesi Barat, dengan ibukota Propinsi di kota Mamuju. Selanjutnya, Kabupaten Polewali-Mamasa juga dimekarkan menjadi dua kabupaten terpisah (Kabupaten Polewali dan Kabupaten Mamasa).

Untuk jangka waktu cukup lama, daerah ini sempat menjadi salah satu daerah yang paling terisolir atau ‘yang terlupakan’ di Sulawesi Selatan.

Ada beberapa faktor penyebabnya, antara lain, yang terpenting:

Jaraknya yang cukup jauh dari ibukota propinsi (Makassar);

• Kondisi geografisnya yang bergunung-gunung dengan prasarana jalan yang buruk;

• Mayoritas penduduknya (etnis Mandar, dan beberapa kelompok sub-etnik kecil lainnya) yang lebih egaliter, sehingga sering berbeda sikap dengan kelompok etnis mayoritas dan dominan (Bugis dan Makassar) yang lebih hierarkis (atau bahkan feodal) – pada awal tahun 1960an, sekelompok intelektual muda Mandar pimpinan almarhum Baharuddin Lopa (Menteri Kehakiman dan Jaksa Agung pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, 1999-2000, dan sempat menjadi ‘aikon nasional’ gerakan anti korupsi karena kejujurannya yang sangat terkenal) melayangkan ‘Risalah Demokrasi’ menyatakan ketidaksetujuan mereka terhadap beberapa kebijakan politik Jakarta dan Makassar; serta

Fakta sejarah daerah ini sempat menjadi pangkalan utama ‘tentara pembelot’ (Batalion 310 pimpinan Kolonel Andi Selle), pada tahun 1950-60an, yang kecewa terhadap beberapa kebijakan pemerintah dan kemudian melakukan perlawanan bersenjata terhadap Tentara Nasional Indonesia (TNI); selain sebagai daerah lintas-gunung dan hutan –untuk memperoleh pasokan senjata selundupan melalui Selat Makassar- oleh gerilyawan Darul Islam (DI) pimpinan Kahar Muzakkar yang berbasis utama di Kabupaten Luwu dan Kabupaten Enrekang di sebelah timurnya.

Pembentukan daerah kabupaten baru di wilayah sulawesi barat masih dalam proses dan dalam prosesnya masih sering diiringi oleh permasalahan-permasalahan yang merupakan efek penyatuan pendapat yang belum memiliki titik temu.

Kabupaten Mamuju Tengah adalah salah satu kabupaten di provinsi Sulawesi Barat, Indonesia. Mamuju Tengah merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Mamuju yang disahkan dalam sidang paripurna DPR RI pada 14 Desember 2012 di gedung DPR RI tentang Rancangan UU Daerah Otonomi Baru (DOB). Yang dibentuk dengan Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2013.
 
Sumber
http://www.sulbarprov.go.id
http://www.kemendagri.go.id
http://tipsjalan.com
http://www.makanankhasindo.tk
http://ngulik.co

Profil Provinsi Gorontalo

Benteng Otanaha

Profil Provinsi Gorontalo berikut dikutip dari berbagai sumber. Bila terdapat kekeliruan baik dari kata perkata maupun isi postingan mohon diberi komentar untuk diperbaiki. Begitu juga bila ada yang perlu ditambahkan, admin akan segera melakukan revisi.


Nama Resmi              : Provinsi Gorontalo

Ibukota                    :  Gorontalo

Website                   :  http://www.gorontaloprov.go.id

Luas Wilayah/Area     :  11.257,07 Km2

Batas Wilayah
 
    Di sebelah utara berbatasan dengan Laut Sulawesi
    Di sebelah timur berbatasan dengan Propinsi Sulawesi Utara
    Di sebelah selatan berbatasan dengan Teluk Tomini
    Di sebelah barat berbatasan dengan Propinsi Sulawesi Tengah

Banyaknya Kabupaten/Kota    : 5 Kabupaten, 1 Kota

Banyaknya Kecamatan : 77 Kecamatan

Lambang Daerah
 

 











Objek Wisata
 
Benteng Otanaha, Pentadio Resort, Pantai Bolihutuo, Taman Laut Pulau Bitila, Air Terjum Lombongo, Air Terjun Taludaa

Kuliner

Ayam Iloni, Binte Biluhuta, Kue Sabongi, Tiliaya, Ilabulo

Alat Musik Tradisional

Ganda

Sejarah

Menurut sejarah, Jazirah Gorontalo terbentuk kurang lebih 400 tahun lalu dan merupakan salah satu kota tua di Sulawesi selain KotaMakassar, Pare-pare dan Manado. Gorontalo pada saat itu menjadi salah satu pusat penyebaran agama Islam di Indonesia Timur yaitu dari Ternate, Gorontalo, Bone. Seiring dengan penyebaran agama tersebut Gorontalo menjadi pusat pendidikan dan perdagangan masyarakat di wilayah sekitar seperti Bolaang Mongondow (Sulut), Buol Toli-Toli, Luwuk Banggai, Donggala (Sulteng) bahkan sampai ke Sulawesi Tenggara.Gorontalo menjadi pusat pendidikan dan perdagangan karena letaknya yang strategis menghadap Teluk Tomini (bagian selatan) dan Laut Sulawesi (bagian utara).

Kedudukan Kota Kerajaan Gorontalo mulanya berada di Kelurahan Hulawa Kecamatan Telaga sekarang, tepatnya di pinggiran sungai Bolango. Menurut Penelitian, pada tahun 1024 H, kota Kerajaan ini dipindahkan dari Keluruhan Hulawa ke Dungingi Kelurahan Tuladenggi Kecamatan Kota Barat sekarang. Kemudian dimasa Pemerintahan Sultan Botutihe kota Kerajaan ini dipindahkan dari Dungingi di pinggiran sungai Bolango, ke satu lokasi yang terletak antara dua kelurahan yaitu Kelurahan Biawao dan Kelurahan Limba B. Dengan letaknya yang stategis yang menjadi pusat pendidikan dan perdagangan serta penyebaran agama islam maka pengaruh Gorontalo sangat besar pada wilayah sekitar, bahkan menjadi pusat pemerintahan yang disebut dengan Kepala Daerah Sulawesi Utara Afdeling Gorontalo yang meliputi Gorontalo dan wilayah sekitarnya seperti Buol ToliToli dan, Donggala dan Bolaang Mongondow.

Sebelum masa penjajahan keadaaan daerah Gorontalo berbentuk kerajaan-kerajaan yang diatur menurut hukum adat ketatanegaraan Gorontalo. Kerajaan-kerajaan itu tergabung dalam satu ikatan kekeluargaan yang disebut "Pohala'a". Menurut Haga (1931) daerah Gorontalo ada lima pohala'a :

    Pohala'a Gorontalo
    Pohala'a Limboto
    Pohala'a Suwawa
    Pohala'a Boalemo
    Pohala'a Atinggola

Dengan hukum adat itu maka Gorontalo termasuk 19 wilayah adat di Indonesia. Antara agama dengan adat di Gorontalo menyatu dengan istilah "Adat bersendikan Syara' dan Syara' bersendikan Kitabullah". Pohalaa Gorontalo merupakan pohalaa yang paling menonjol diantara kelima pohalaa tersebut. Itulah sebabnya Gorontalo lebih banyak dikenal. Asal usul nama Gorontalo terdapat berbagai pendapat dan penjelasan antara lain :

    Berasal dari "Hulontalangio", nama salah satu kerajaan yang dipersingkat menjadi hulontalo
    Berasal dari "Hua Lolontalango" yang artinya orang-orang Gowa yang berjalan lalu lalang.
    Berasal dari "Hulontalangi" yang artinya lebih mulia.
    Berasal dari "Hulua Lo Tola" yang artinya tempat berkembangnya ikan Gabus.
    Berasal dari "Pongolatalo" atau "Puhulatalo" yang artinya tempat menunggu.
    Berasal dari Gunung Telu yang artinya tiga buah gunung.
    Berasal dari "Hunto" suatu tempat yang senantiasa digenangi air

Jadi asal usul nama Gorontalo (arti katanya) tidak diketahui lagi, namun jelas kata "hulondalo" hingga sekarang masih hidup dalam ucapan orang Gorontalo dan orang Belanda karena kesulitan dalam mengucapkannya diucapkan dengan Horontalo dan bila ditulis menjadi Gorontalo.

Pada tahun 1824 daerah Limo Lo Pohalaa telah berada di bawah kekusaan seorang asisten Residen disamping Pemerintahan tradisonal. Pada tahun 1889 sistem pemerintahan kerajaan dialihkan ke pemerintahan langsung yang dikenal dengan istilah "Rechtatreeks Bestur". Pada tahun 1911 terjadi lagi perubahan dalam struktur pemerintahan Daerah Limo lo pohalaa dibagi atas tiga Onder Afdeling yaitu :

    Onder Afdeling Kwandang
    Onder Afdeling Boalemo
    Onder Afdeling Gorontalo

Selanjutnya pada tahun 1920 berubah lagi menjadi lima distrik yaitu :

    Distrik Kwandang
    Distrik Bone
    Distrik Gorontalo
    Distrik Boalemo

Pada tahun 1922 Gorontalo ditetapkan menjadi tiga Afdeling yaitu :

    Afdeling Gorontalo
    Afdeling Boalemo
    Afdeling Buol

Sebelum kemerdekaan Republik Indonesia, rakyat Gorontalo dipelopori oleh Bpk H. Nani Wartabone berjuang dan merdeka pada tanggal 23 Januari 1942. Selama kurang lebih dua tahun yaitu sampai tahun 1944 wilayah Gorontalo berdaulat dengan pemerintahan sendiri. Perjuangan patriotik ini menjadi tonggak kemerdekaan bangsa Indonesia dan memberi imbas dan inspirasi bagi wilayah sekitar bahkan secara nasional. Oleh karena itu Bpk H. Nani Wartabone dikukuhkan oleh Pemerintah RI sebagai pahlawan perintis kemerdekaan.

Pada dasarnya masyarakat Gorontalo mempunyai jiwa nasionalisme yang tinggi. Indikatornya dapat dibuktikan yaitu pada saat "Hari Kemerdekaan Gorontalo" yaitu 23 Januari 1942 dikibarkan bendera merah putih dan dinyanyikan lagu Indonesia Raya. Padahal saat itu Negara Indonesia sendiri masih merupakan mimpi kaum nasionalis tetapi rakyat Gorontalo telah menyatakan kemerdekaan dan menjadi bagian dari Indonesia.

Selain itu pada saat pergolakan PRRI Permesta di Sulawesi Utara masyarakat wilayah Gorontalo dan sekitarnya berjuang untuk tetap menyatu dengan Negara Republik Indonesia dengan semboyan "Sekali ke Djogdja tetap ke Djogdja" sebagaimana pernah didengungkan pertama kali oleh Ayuba Wartabone di Parlemen Indonesia Timur ketika Gorontalo menjadi bagian dari Negara Indonesia Timur.
Sistem Pemerintahan

Pemerintahan di daerah Gorontalo pada masa perkembangan kerajaankerajaan adalah bersifat monarkikonstitusional, yang pada awal mula pembentukan kerajaan-kerajaan tersebut berakar pada kekuasaan rakyat yang menjelmakan diri dalam kekuasaan Linula, yang sesungguhnya menurutkan azas demokrasi. Organisasi pemerintahan dalam kerajaan terbagi atas tiga bagian dalam suasana kerjasama yang disebut "Buatula Totolu", yaitu :

    Buatula Bantayo; dikepalai oleh Bate yang bertugas menciptakan peraturan-peraturan dan garis-garis besar tujuan kerajaan
    Buatula Bubato; dikepalai oleh Raja (Olongia) dan bertugas melaksanakan peraturan serta berusaha mensejahterakan masyarakat.
    Buatula Bala; yang pada mulanya dikepalai oleh Pulubala, bertugas dalam bidang pertahanan dan keamanan.

Olongia Lo Lipu (Maha Raja Kerajaan) adalah kepala pemerintahan tertinggi dalam kerajaan tetapi tidak berkuasa mutlak. Ia dipilih oleh Bantayo Poboide dan dapat dipecat atau di mazulkan juga oleh Bantayo Poboide. Masa jabatannya tidak ditentukan, tergantung dari penilaian Bantayo Poboide. Hal ini membuktikan bahwa kekuasaan tertinggi dlm kerajaan berada dalam tangan Bantayo Poboide sebagai penjelmaan dari pd kekuasaan rakyat.

Olongia sebagai penguasa tertinggi dalam kerajaan, terdapat pula jabatan tinggi lainnya yaitu "Patila" (Mangku Bumi) selanjutnya disebut Jogugu. Wulea Lo Lipu (Marsaoleh) setingkat dengan camat. Disamping Olongia dan pembantu-pembantunya sebagai pelaksana pemerintahan seharihari terdapat suatu Badan Musyawarah Rakyat (Bantayo Poboide) yang diketuai oleh seorang Bate. Setiap kerajaan mempunyai suatu Bantayo Poboide yang berarti bangsal tempat bermusyawarah. Di dalam bangsal inilah diolah dan dirumuskan berbaga

    Menetapkan adat dan hukum adat.
    Mendampingi serta mengawasi pemerintah.
    Menggugat Raja.
    Memilih dan menobatkan Raja dan pembesar-pembesar lainnya.

Bantayo Poboide dalam menetapkan sesuatu, menganut musyawarah dan mufakat untuk menghendaki suatu kebulatan suara dan bersama-sama bertanggung jawab atas setiap keputusan bersama. Demikianlah gambaran singkat tentang sejarah dan pemerintahan pada kerajaan-kerajaan di Daerah Gorontalo yang berlandaskan kekuasaan rakyat atau demokrasi.
Sejarah Terbentuknya Provinsi

Terinspirasi oleh semangat Hari Patriotik 23 Januari 1942, maka pada tanggal da bulan yang sama pada tahun 2000, rakyat Gorontalo yang diwakili oleh Dr. Ir. Nelson Pomalingo, MPd ditemani oleh Natsir Mooduto sebagai ketua Panitia Persiapan Pembentukan Provinsi Gorontalo Tomini Raya (P4GTR) serta sejumlah aktivis, atas nama seluruh rakyat Gorontalo mendeklarasikan berdirinya Provinsi Gorontalo yang terdiri dari Kabupaten Gorontalo dan Kota Gorontalo terlepas dari Sulawesi Utara.Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 10 tahun 1964 yang isinya adalah bahwa Kabupaten Gorontalo dan Kota Gorontalo merupakan wilayah administrasi dari Propinsi Sulawesi Utara. Setahun kemudian tepatnya tanggal 16 Februari 2001, Tursandi Alwi sebagai Penjabat Gubernur Gorontalo dilantik.

Sumber

http://www.gorontaloprov.go.id
http://www.kemendagri.go.id
http://wisatatempat.com
http://webtempatwisata.com
http://ngulik.co

Profil Provinsi Nusa Tenggara Barat

Pulau Lombok

Profil Provinsi Nusa Tenggara Barat berikut dikutip dari berbagai sumber. Bila terdapat kekeliruan baik dari kata perkata maupun isi postingan mohon diberi komentar untuk diperbaiki. Begitu juga bila ada yang perlu ditambahkan, admin akan segera melakukan revisi.


Nama Resmi              : Provinsi Nusa Tenggara Barat

Ibukota                    :  Mataram

Website                   :  http://www.ntbprov.go.id

Luas Wilayah/Area     :  18.572,32 Km2

Batas Wilayah

 
    Sebelah utara berbatasan dengan Laut Flores
    Sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Hindia
    Sebelah barat berbatasan dengan Propinsi Bali
    Sebelah timur berbatasan dengan Propinsi Nusa Tenggara Timur


Banyaknya Kabupaten/Kota    : 8 Kabupaten, 2 Kota

Banyaknya Kecamatan : 116 Kecamatan

Lambang Daerah


Objek Wisata

Pulau Lombok, Pulau Senggigi, Pantai Maluk, Taman Nasional Gunung Rinjani, Pantai Kuta Lombok

Kuliner

Ayam Taliwang, Sate Bulayak, Jaje Lunjak Lapis Poteng, sate Pusut

Alat Musik Tradisional

Serunai

Sejarah

Keberadaan status provinsi, bagi NTB tidak datang dengan sendirinya. Perjuangan menuntut terbentuknya Provinsi NTB berlangsung dalam rentang waktu yang cukup lama. Provinsi NTB, sebelumnya sempat menjadi bagian dari Negara Indonesia Timur dalam konsepsi Negara Republik Indonesia Serikat,dan menjadi bagian dari Provinsi Sunda kecil setelah pengakuan kedaulatan Republik Indonesia.

Seiring dinamika zaman dan setelah mengalami beberapa kali proses perubahan sistem ketatanegaraan pasca diproklamasikannya Kemerdekaan Republik Indonesia, barulah terbentuk Provinsi NTB. NTB, secara resmi mendapatkan status sebagai provinsi sebagaimana adanya sekarang, sejak tahun 1958, berawal dari ditetapkannya Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 Tanggal 14 Agustus 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Bali, NTB dan NTT, dan yang dipercayakan menja di Gubernur pertamanya adalah AR. Moh. Ruslan Djakraningrat.

Walaupun secara yuridis formal Daerah Tingkat I NTB yang meliputi 6 Daerah Tingkat II dibentuk pada tanggal 14 Agustus 1958, namun penyelenggaraan pemerintahan berjalan berdasarkan Undang- undang Negara Indonesia Timur Nomor 44 Tahun 1950, dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah. Keadaan yang tumpang tindih ini berlangsung hingga tanggal 17 Desember 1958, ketika Pemerintah Daerah Lombok dan Sumbawa di likuidasi. Hari likuidasi inilah yang menandai resmi terbentuknyaProvinsi NTB. Zaman terus berganti, konsolidasi kekuasaan dan pemerintahanpun terus terjadi.

Pada tahun 1968 dalam situasi yang masih belum menggembirakan sebagai akibat berbagai krisis nasional yang membias ke daerah, gubernur pertama AR. Moh. Ruslan Tjakraningrat digantikan oleh HR.Wasita Kusuma. Dengan mulai bergulirnya program pembangunan lima tahun tahap pertama (pelita I) langkah perbaikan ekonomi, sosial, politik mulai terjadi. Pada tahun 1978 H.R.Wasita Kusuma digantikan H.Gatot Soeherman sebagai Gubernur Provinsi NTB yang ketiga. Dalam masa kepemimpinannya, usaha-usaha pembangunan kian dimantapkan dan Provinsi NTB yang dikenal sebagai daerah minus, berubah menjadi daerah swasembada. Pada tahun 1988 Drs. H. Warsito, SH terpilih memimpin NTB menggantikan H. Gatot Soeherman. Drs.H.Warsito, SH mengendalikan tampuk pemerintahan di Provinsi NTB untuk masa dua periode, sebelum digantikan Drs. H. Harun Al Rasyid, M.Si pada tanggal 31 Agustus 1998.

Drs. H. Harun Al Rasyid M.Si berjuang membangun NTB dengan berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui Program Gema Prima. Tahun 2003 hingga 1 september 2008 Drs. H. Lalu Serinatadan wakil Gubernur Drs.H.B. Thamrin Rayes memimpin NTB. Pada masa ini berbagai macam upaya dilakukan dalam membangun NTB dan mengejar ketertinggalan diberbagai bidang dan sektor. Di zaman ini,sejumlah program diluncurkan, seperti Gerbang E-Mas dengan Program Emas Bangun Desa. Selain itu, pada masa ini pembangunan Bandara Internasional Lombok di Lombok Tengah mulai terealisasi dan ditargetkan rampung pertengahan 2009.

Dalam usianya yang ke-52 Provinsi NTB kini dipimpin oleh salah satu putra terbaiknya yaitu Gubernur Dr. KH. M. Zainul Majdi dan Wakil Gubernur Ir. H. Badrul Munir, MM. Pada tahun 2010 ini, kedua pasangan pemimpin menggenapkan dua tahun pemerintahannya di ProvinsiNTB untuk mengemban amanah dan harapan masyarakat Nusa Tenggara Barat dalam mencapai kesejahteraan dan pembangunan daerah menuju NTB yang Beriman dan Berdaya Saing. .


Sumber
 http://www.ntbprov.go.id
http://www.kemendagri.go.id
http://masakannttasliyuyubgubub.blogspot.co.id
http://www.tempatwisataid.com
http://ngulik.co

Profil Provinsi Nusa Tenggara Timur

Pulau Komodo

Profil Provinsi Nusa Tenggara Timur berikut dikutip dari berbagai sumber. Bila terdapat kekeliruan baik dari kata perkata maupun isi postingan mohon diberi komentar untuk diperbaiki. Begitu juga bila ada yang perlu ditambahkan, admin akan segera melakukan revisi.


Nama Resmi              : Provinsi Nusa Tenggara Timur

Ibukota                    :  Kupang

Website                   :  http://www.nttprov.go.id

Luas Wilayah/Area     :  48.718,10 Km2

Batas Wilayah

  
    Sebelah utara dengan Laut Flores
    Sebelah selatan dengan Samudera Hindia
    Sebelah barat dengan Propinsi Nusa Tenggara Barat
    Sebelah timur dengan Propinsi Maluku, Laut Banda dan Negara Timor Leste


Banyaknya Kabupaten/Kota    : 21 Kabupaten, 1 Kota

Banyaknya Kecamatan : 306 Kecamatan

Lambang Daerah
 






 

Objek Wisata

Pulau Komodo, Pulau Kolbano, Danau Kelimutu, Taman Laut Selat Pantar, Kampung Megalitik

Kuliner

Jagung Bose, Kolo, Se'i, Manggulu, Rebok, Gula sabu

Alat Musik Tradisional

Sasando

Sejarah

Zaman Kebangkitan Nasional (±1900–1942)

Pada masa sesudah tahun 1900, kerajaan–kerajaan yang ada di Nusa Tenggara Timur pada umumnya telah ber ubah status menjadi Swapraja. Swapraja–swapraja tersebut, 10 berada di pulau Timor (Kupang, Amarasi, Fatuleu, Am foan, Molo, Amanuban, Amanatun, Mio maffo, Biboki, Insana) satu di pulau Rote (Rote), satu di pulau Sabu (Sabu), 15 di pulau Sumba (Kanatang, Lewa–Kanbera, Tabundung, Melolo, Rendi Mangili, Wei jelu, Masukaren, Laura, Waijewa, Kodi–Lauli, Membora, Umbu Ratunggay, Ana kalang, Wanokaka, Lambaja), sembilan di pulau Flores (Ende, Lio, Larantuka, Ado nara, Sikka, Ngada, Riung, Nage Keo, Manggarai), tujuh di pulau Alor–Pantar (Alor, Baranusa, Pantar, Matahari Naik, Kolana, Batu Lolang, Purema).

Swapraja–swapraja tersebut terbagi lagi menjadi bagian–bagian yang wilayah nya lebih kecil. Wilayah–wilayah kecil itu disebut kafetoran–kafetoran.

Zaman Pemerintahan Hindia Belanda

Wilayah Nusa Tenggara Timur pada waktu itu merupakan wilayah hukum dari keresidenan Timor dan daerah takluknya (Residentie Timor en Onder Hoorig Heden). Keresidenan Timor dan daerah bagian barat (Timor Indonesia pada waktu itu, Flores, Sumba, Sumbawa serta pulau–pulau kecil sekitarnya seperti Rote, Sabu, Alor, Pantar, Lomblen, Adonara, Solor).

Keresidenan Timor dan daerah takluknya berpusat di Kupang, yang me miliki wilayah terdiri dari tiga afdeeling (Timor, Flores, Sumbawa dan Sumba), 15 onderafdeeling dan 48 Swapraja. Afde eling Timor dan pulau–pulau terdiri dari 6 onder afdeeling dengan ibukotanya di Kupang. Afdeeling Flores terdiri dari 5 onder afde eling dengan ibukotanya di Ende.

Yang ketiga adalah Afdeeling Sumbawa dan Sumba dengan ibukota di Raba (Bima). Afdeeling Sumbawa dan Sumba ini terdiri dari 4 onder afdeeling.

Keresidenan Timor dan daerah takluknya dipimpin oleh seorang residen, sedangkan afdeeling dipimpin oleh seorang asisten residen. Asisten residen ini membawahi kontrolir/ Controleur dan Geraghebber sebagai pemimpin Onder afdeeling. Residen, asisten residen, kon troliir dan gezaghebber adalah pamong praja Kolonial Belanda. Para kepala onder afdeeling yakni kontrolir dibantu oleh pamong praja bumi putra ber pangkat Bestuurs assistant. (Ch. Kana, 1969, hal . 49–51).

Zaman Pendudukan Jepang (1942–1945)

Pada tanggal 8 Maret 1942 komando angkatan perang Belanda di Indonesia menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Dengan demikian secara resmi Jepang menggantikan Belanda sebagai pemegang kekuasaan di Indonesia. Untuk Indonesia bagian timur termasuk wilayah Indonesia Bagian Timur wilayah NTT berada di bawah kekuasaan angkatan laut Jepang (Kaigun) yang berkedudukan di Makasar. Adapun da lam rangka menjalankan pemerintahan di daerah yang diduduki Kaigun menyusun pemerintahannya. Untuk wilayah Indonesia bagian timur dikepalai oleh Minseifu yang berkedudukan di Maka sar. Di bawah Minseifu adalah Minseibu yang untuk daerah Nusa Tenggara Timur termasuk ke dalam Sjoo Sunda Shu (Sunda Kecil) yang berada di bawah pimpinan Minseifu Cokan yang ber kedudukan di Singaraja.

Disamping Minseibu Cokan terda pat dewan perwakilan rakat yang disebut Syoo Sunda Sukai Yin. Dewan ini juga berpusat di Singaraja. Diantaranya ang gota dewan ini yang berasal dari Nusa Tenggara Timur adalah raja Amarasi H. A. Koroh dan I. H. Doko.

Untuk pemerintahan di daerah–daerah nampaknya tidak banyak mengalami perubahan, hanya instilah–istilahnya saja yang dirubah. Bekas wilayah afdeeling dirubah menjadi Ken dan di NTT ada tiga Ken yakni Timor Ken, Flores Ken dan Sumba Ken. Ken ini masing–masing dikepalai oleh Ken Kan rikan. Sedang kan tiap Ken terdiri dari beberapa Bunken (sama dengan wilayah onder afdeeling) yang dikepalai Bunken Karikan. Di bawah wilayah Bunken adalah swapraja–swapraja yang dikepalai oleh raja–raja dan pemerintahan swapraja ke bawah sampai ke rakyat tidak mengalami perubahan.

Zaman Kemerdekaan (1945–1975)

Setelah Jepang menyerah, Kepala Pemerintahan Jepang (Ken Kanrikan) di Kupang memutuskan untuk menyerahkan pemerintahan atas kota Kupang kepada tiga orang yakni Dr.A.Gakeler sebagai walikota, Tom Pello dan I.H.Doko. Namun hal ini tidak berlangsung lama, karena pasu kan NICA segera mengambil alih seluruh pemerintahan sipil di NTT, di mana susunan pemerintahan dan pejabat–pejabatnya sebagian besar adalah pejabat Belanda sebelum perang dunia II. Dengan demikian NTT menjadi daerah kekuasaan Belanda lagi, sistem pemerintahan sebelum masa perang ditegakkan kembali. Pada tahun 1945 kaum pergerakan secara sembunyi–sembunyi telah mengetahui perjuangan Republik Indonesia melalui radio. Oleh karena itu kaum pergerakan menghidupkan kembali Partai perseri katan Kebangsaan Timor yang berdiri sejak tahun 1937 dan kemudian berubah menjadi Partai Demokrasi Indonesia (PDI).

Perjuangan politik terus berlanjut, sampai pada tahun 1950 dimulai pase baru dengan dihapusnya dewan raja–raja. Pada bulan Mei 1951 Menteri Dalam Negeri NIT mengangkat Y.S. Amalo menjadi Kepala Daerah Timor dan kepu lauannya menggantikan H.A. Koroh yang wafat pada tanggal 30 Maret 1951. Pada waktu itu daerah Nusa Tenggara Timur termasuk dalam wilayah Propinsi Sunda Kecil.

Berdasarkan atas keinginan serta hasrat dari rakyat Daerah Nusa Tenggara, dalam bentuk resolusi, mosi, pernyataan dan delegasi–delegasi kepada Pemerintah Pusat dan Panitia Pembagian Daerah yang dibentuk dengan Keputusan Presiden No.202/1956 perihal Nusa Tenggara, pemerintah berpendapat sudah tiba saatnya untuk membagi daerah Propinsi Nusa Tenggara termaksud da lam Peraturan Pemerintah RIS no.21 tahun 1950. (Lembaran Negara RIS tahun 1950 No.59) menjadi tiga daerah tingkat 1 dimaksud oleh undang–undang No.1 tahun 1957.

Akhirnya berdasarkan undang–undang No.64 tahun 1958 propinsi Nusa Tenggara dipecah menjadi Daerah Swa tantra Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (inventarisasi Land Use, 1967, hal. 2). Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur meliputi daerah Flores, Sumba dan Timor.

Berdasarkan undang–undang No.69/ 1958 tentang pembentukan daerah–daerah tingkat II dalam wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, maka daerah Swatantra Tingkat I Nusa Tenggara Timur dibagi menjadi 12 Daerah Swatantra Tingkat II (Monografi NTT, 1975, hal. 297). Adapun daerah swatantra tingkat II yang ada tersebut adalah : Sumba Barat, Sumba Timur, Manggarai, Ngada, Ende, Sikka, Flores Timur, Alor, Kupang, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara dan Belu.

Dengan keluarnya Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Daswati I Nusa Tenggara Timur tertanggal 28 Pebruari 1962 No.Pem.66/1/2 yo tanggal 2 Juli 1962 tentang pembentukan kecamatan di Daerah Swatantra Tingkat I Nusa Tenggara Timur, maka secara de facto mulai tanggal 1 Juli 1962 swapraja–swapraja dihapuskan (Monografi NTT, Ibid, hal. 306). Sedangkan secara de jure baru mulai tanggal 1 September 1965 dengan berlakunya undang–undang no.18 tahun 1965 tentang pokok–pokok pemerintahan daerah. Pada saat itu juga sebutan Daerah Swatantra Tingkat I Nusa Tenggara Timur dirubah menjadi Propinsi Nusa Tenggara Timur, sedangkan Daerah Swatantra Tingkat II dirubah menjadi Kabupaten.

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur di Kupang, tanggal 20 Juli 1963 No.66/1/32 mengenai pembentukan kecamatan, maka Propinsi Nusa Tenggara Timur dengan 12 daerah tingkat II dibagi menjadi 90 kecamatan dan 4 555 desa tradisionil, yakni desa yang bersifat kesatuan genealogis yang kemudian dirubah menjadi desa gaya baru.

Pada tahun 2003 wilayah Propinsi Nusa Tenggara Timur terdiri dari 16 kabupaten dan satu Kota. Kabupaten–kabupaten dan Kota tersebut adalah: Sumba Barat, Sumba Timur, Kupang, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Belu, Alor, Lembata, Flores Timur, Sikka, Ende, Ngada, Manggarai, Rote Ndao, Manggarai Barat dan Kota Kupang. Dari 16 kabupaten dan satu kota tersebut terbagi dalam 197 kecamatan dan 2 585 desa/kelurahan. (Disarikan dari buku “Sejarah Daerah Nusa Tenggara Timur” Proyek Penelitian dan Pencetakan Kebudayaan Daerah 1977/1978).
 
Sumber
http://www.nttprov.go.id
http://www.kemendagri.go.id
http://masakannttasliyuyubgubub.blogspot.co.id
http://www.tempatwisataid.com
http://ngulik.co

Profil Provinsi Bali

Pantai Kuta

Profil Provinsi Bali berikut dikutip dari berbagai sumber. Bila terdapat kekeliruan baik dari kata perkata maupun isi postingan mohon diberi komentar untuk diperbaiki. Begitu juga bila ada yang perlu ditambahkan, admin akan segera melakukan revisi.


Nama Resmi              : Provinsi Bali

Ibukota                    :  Denpasar

Website                   :  http://www.baliprov.go.id

Luas Wilayah/Area     :  5.780,06 Km2

Batas Wilayah

   – Sebelah Utara dengan Laut Bali
   – Sebelah Selatan dengan Samudra Indonesia
   – Sebelah Barat dengan Propinsi Jawa Timur
   – Sebelah Timur dengan Provinsi NTB

Banyaknya Kabupaten/Kota    : 8 Kabupaten, 1 Kota

Banyaknya Kecamatan : 57 Kecamatan

Lambang Daerah

 
 



Objek Wisata

Pantai Kuta, Pantai sanur, Tanah Lot, Danau Beratan Bedugul, Tanjung Benoa, Ubud, Pulau Uluwatu, Pantai Seminyak, Pantai Legian, Taman Budaya Garuda Wisnu Kencana, Pantai Jimbaran, Danau Batur Kintamani, Nusa Dua,

Kuliner

Bebek Betutu, Sate Lilit, Lawar Kuwir, Rujak Kuah Pindang dan Rujak Bulung, Serombotan, Tipat Blayag, Nasi Jinggo, Nasi Tepeng

Alat Musik Tradisional

Cengceng

Sejarah

Pada permulaannya yang datang di Bali  adalah tentara dari kesatuan angkatan darat Jepang (Rikugua) yang tampaknya lebih kejam, bengis dengan pedang selalu ditangan, kemudian setelah pemerintahan sipil mulai disusun, yang mengambil peranan adalah tentara angkatan laut yang disebut kaigen. Pemerintahan sipil ini disebut Menseibu dengan kepalanya Menseibu Chookan berpusat di Singaraja.

Sistem militer yang diterapkan disini menyebabkan pemerintah bersifat militer fasis. Pusat kekuatan militer untuk seluruh Sunda Kecil berada di kota Denpasar dengan kepala militer tertinggi disebut Sirei.

Dalam hal ini walaupun bentuknya adalah pemerintahan sipil, namun selalu berada dibawah pengawasan militer. Setelah pemerintahan sipil dapat diwujudkan aksi propaganda oleh pemerintah Jepang semakin giat dilakukan. Dalam hal ini dibentuk semacam barisan propaganda yang disebut Sendenbu Sedenka. 

Pada tanggal 15 Agustus 1943, dibentuk semacam Dewan Perwakilan Rakyat (Chuoa Sangai In) untuk seluruh Indonesia namun khusus di Bali dibentuk pula badan-badan yang disebut Syu Kaigi, dan para anggotanya disebut Syu Kaigi In serta bukan terpusat di Singaraja.

Sumber
http://www.baliprov.go.id
http://www.kemendagri.go.id
http://www.yoshiwafa.com
http://liburanbali.net
http://ngulik.co

Profil Provinsi Jawa Timur

Gunung Bromo

Profil Provinsi Jawa Timur berikut dikutip dari berbagai sumber. Bila terdapat kekeliruan baik dari kata perkata maupun isi postingan mohon diberi komentar untuk diperbaiki. Begitu juga bila ada yang perlu ditambahkan, admin akan segera melakukan revisi.


Nama Resmi              : Provinsi Jawa Timur

Ibukota                    :  Surabaya

Website                   : http://www.jatimprov.go.id
 
Luas Wilayah/Area     :  47.799,75 Km2

Batas Wilayah

   – Sebelah Utara dengan Laut Jawa dan Pulau Kalimantan
   – Sebelah Selatan dengan Samudra Indonesia
   – Sebelah Barat dengan Propinsi Jawa Tengah
   – Sebelah Timur dengan Selat Bali / Propinsi Bali

Banyaknya Kabupaten/Kota    : 29 Kabupaten, 9 Kota

Banyaknya Kecamatan : 664 Kecamatan

Lambang Daerah

 

 

Objek Wisata

Gunung Bromo, Pantai Papuma, Kawah Ijen, Pantai Pulau Merah, Air Terjun Madankaripura, Taman Nasional Baluran, Pulau Sempu, Ranu Kumbolo, Pantai Klayar, Songa Rafting

Kuliner

Soto Lamongan, Rawon, Rujak Cingur, Lontong Balap, Gado-gado, Tahu Tek, Pecel, Bakso Malang, Nasi Tumpang,

Alat Musik Tradisional

Bonang

Sejarah

Jawa Timur pernah menjadi pusat kekuasaan dan pemerintahan raja-raja dari abad X sampai abad XIII, yaitu pada masa kerajaan Kediri, Singasari dan Majapahit. Kerajaan Majapahit yang berdiri tahun 1292 mencapai puncak kejayaannya berhasil mempersatukan Wilayah Nusantara, yang wilayah kekuasaannya hingga Semenanjung Malaka, Muangthai dan beberapa pulau di Philipina Selatan. Pada masa tersebut Agama Hindu dan Budha sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat sampai abad XIV dan setelah Kerajaan Islam memerintah pada awal abad XVI, pengaruh Hindu dan Budha menepi ke daerah Blambangan dan Bali.

Sumber
http://www.jatimprov.go.id
http://www.kemendagri.go.id
http://anekatempatwisata.com
http://masfikr.com
http://ngulik.co